UJUNG KULON PROTECTION: Agustus 2010

Pembangunan pusat penangkaran badak Jawa yang berlokasi di Taman Nasional Ujung Kulon Pandeglang, Provinsi Banten, akan menghabiskan anggaran Rp6 miliar.

Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) Pandeglang Agus Priambudi di Pandeglang, Sabtu (3/7), menjelaskan bahwa seluruh anggaran itu akan ditanggung pihak donatur. "Seluruh anggaran berasal dari pihak donatur, yakni International Rhino Foundation (IRF), sebuah LSM yang peduli terhadap kelestarian badak dan Yayasan Badak Indonesia (YABI)," katanya.

Jika semuanya berjalan lancar maka pembangunan pusat panangkaran badak itu akan dimulai pada 2010. Lokasinya di di Gunung Honje bagian selatan dengan luas 4.000 hektare yang nantinya akan dijadikan sebagai taman margasatwa.

Menurut dia, kalau penangkaran itu berhasil tentu pengunjung bisa melihat langsung kehidupan badak. Sebab, saat ini banyak warga belum mengetahui keberadaan badak jawa tersebut.

Populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) Kabupaten Pandeglang diperkirakan sekitar 50 ekor. Populasi itu relatif sedikit, karena masa perkembangbiakan hewan ini termasuk sulit. Apalagi, badak yang ada sebagian besar merupakan pejantan.

Perburuan terhadap badak bercula satu itu belum pernah ditemukan. Walapaun ada hewan langka tersebut yang mati, itu alami disebabkan usianya telah tua atau sakit. Dalam beberapa tahun terakhir tim dari TNUK menemukan badak yang mati sekitar tujuh ekor. Enam di antaranya karena faktor usia dan satu lainnya disebabkan sakit.

Badak Jawa termasuk binatang berusia lama karena bisa hidup hingga 40 tahun. Hewan bercula satu itu hanya hidup di TNUK dan di Vietnam tidak lebih 10 ekor yang sebagian besar betina. Guna mengetahui perkembangan populasi hewan langka itu, TNUK bekerja sama dengan berbagai pihak di antaranya WWF (World Wide Fund For Nature) secara rutin melakukan sensus.

Selain itu, juga beberapa wilayah yang mejadi perputaran binatang tersebut telah dipasangi kamera pengintai. Jumlah kamera yang terpasang sebanyak 30 unit dan seluruhnya berfungsi. Saat ini, spesies badak di dunia ada lima jenis yakni badak hitam (Diceros bicornis), badak putih (ceratotherium simum), badak India (Rhinoceros unicornis), badak Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), dan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

Dasar Hukum LSM

Sabtu, 04/08/2007 18:22 WIB
Perlu UU Sebagai Dasar Hukum Audit LSM

Jakarta - Jaksa Agung Hendarman Supandji menilai perlunya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan audit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hendarman seperti tertulis dalam sambutan yang dibacakan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) MS Rahardjo dalam diskusi "Sudah Seriuskah Pengawasan Pemerintah Terhadap Audit Sumber Dana Asing dan Agenda Kegiatan LSM " menyatakan Indonesia sebenarnya sudah memiliki perangkat hukum mengenai LSM dan Ormas. Perangkat hukum tersebut meliputi UU No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan PP No 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No 8 tahun 1985. Perangkat hukum lainnya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM. Dalam UU No 8 tahun 1985 disebutkan organisasi massa dilarang menerima bantuan asing tanpa persetujuan pemerintah. Pelaanggaran atas ketentuan tersebut dapat diberikan sanksi pembekuan kepengurusan. "Sayangnya belum ada ketentuan mengenai audit terhadap keuangan LSM dan ormas serta lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit," tutur Hendarman dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Sabtu (4/8/2007). Audit keuangan, tutur Hendarman, jangan dianggap sebagai hal yang menakutkan atau sebagai upaya membatasi gerak LSM. Audit harus dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas. "Harapannya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perjauangan yang diemban LSM dan ormas," tegasnya. Hendarman mengakui ditengah iklim demokrasi yang menjamin hak berserikat dan mengeluarkan pendapat, LSM tumbuh pesat. Namun muncul kekhawatiran adanya kegiatan LSM yang memicu gangguan keamanan, konflik sara dan memecah belah persatuan bangsa. Citra negatif tersebut bisa dikikis jika ada solusinya yang salah satunya audit keuangan LSM terutama dana-dana bantuan luar negeri baik untuk operasional LSM sendiri maupun bantuan yang disalurkan ke masyarakat. Hendarman yakin persoalan mengenai LSM yang meresahkan masyarakat bukan terletak pada kebebasan dalam mendirikan organisasi melainkan lemahnya penegakkan hukum. Dia menilai untuk penegakkan hukum dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kepolisian seperti diatur dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lebih lanjut Hendarman menyatakan pendataan terhadap eksistensi LSM tidak bisa hanya mengandalkan laporan LSM melainkan juga peran aktif pemerintah. Untuk itu pemerintah harus membenahi sistem administrasi dan birokrasinya. Sementara itu praktisi hukum Elza Syarief menilai positif keberadaan LSM. Namun Elza menyatakan tidak semua LSM benar-benar murni untuk kepentingan rakyat. Elza mengacu sumber pendanaan LSM yang sebagian berasal dari dana asing. Berperannya lembaga asing mengucurkan dana ke LSM Indonesia harus disikapi dengan hati-hati karena bukan tidak mungkin mereka memiliki kepentingan yang merugikan bangsa dan masyarakat Indonesia. Untuk menghindari kecurigaan menjadi kepanjangan tangan kepentingan asing, Elza menyarankan perlunya kewajiban audit yang kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan tahunan ke publik. (mar/mar)

keppres tentang lsm

Sebenarnya para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus bangga
karena keberadaan mereka sudah diakui dan diperhitungkan pemerintah.
Buktinya sampai perlu dibuat satu Keputusan Presiden (Kepres) untuk mengaturnya.
Itulah salah satu anekdot yang muncul di kalangan aktivis LSMmenagggapi dikeluarkannya
Kepres tentang pengaturan LSM.
Saat ini ada dua versi yang muncul dalam hal mengantisipasi rencana
pemerintah tersebut. Di satu sisi kalangan aktivis LSM cenderung menolak
Keppres dengan berbagai argumentasi. Namun, disisi lain ada yang menilai
Kepres itu menunjukkan secara tak langsung pemerintah menganggap eksistensi
dan peran LSM dalam mata rantai proses pembangunan dan kenegaraan mulai
menonjol, sehingga layak diperhitungkan lalu ditertibkan operasional
kegiatannya.
Pro dan kontra pun makin merebak. Reaksi paling vkal pasti datang dari
aktivis LSM yang menganggap Kepres adalah suatu kemunduran yang sengaja
diciptakan oleh pemerintah untuk membatasi ruang gerak LSM. Caranya dengan
membuat sebuah regulasi politik yang selalu menggunakan strategi
legalistik, dengan harapan LSM mengalami kendala legal yang dengan
sendirinya mengurangi potensi kegiatannya.
Sementara pihak pemerintah merasa berkepentingan untuk mengatur
kehidupan organisasi LSM dengan sebutan lembaga kemasyarakatan (LK) yang
model pengaturannya tak jauh beda dengan pengaturan dengan sebuah
organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Pemerintah melalui Instruksi Mendagri No 8/1990 tentang Pembinaan LSM dan Keputusan bersama Mendagri dan Mensos No 78/1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial/LSM.
Peraturan itulah antinya yang akan memberi kontribusi dalam Keppres.
Perubahan nama LSM menjadi LK dengan menghilangkan akta Swadaya, banyak
diprotes kalangan LSM. Hilangnya kata Swadaya jelas menunjukkan LSM tidak
lagi sebuah lembaga yang mandiri dan bebas dalam segala hal termasuk
operasional kegiatan dan dananya. Dengan konsep LK otomatis dunia LSM
tergantung sepenuhnya kepada azas legalitas yang diatur oleh pemerintah.
Pengaturan itu menurut pemerintah perlu agar LSM tidak terlibat dalam
permainan politik praktis yang dinilai bisa menghambat proses pembangunan
nasional. Tidak hanya oprasional kegiatan saja yang diatur namun juga
kerjasama dengan pihak asing dan penggalangan dana dari negara atau NGO.
Karena pemerintah menduga sejumlah LSM telah menjelek-jelekkan Indonesia
di luar negeri akibat tergantung pasokan dana dari negeri asing. Padahal,
dunia LSM menganggap keberadaan emreka sebagai mitra kerja pemerintah
sekaligus lembaga pengontrol bersama DPR.
Kalau LSM sudah dikontrol oleh lembaga yang tadinya dikontrol, lantas
siapa lagi yang bisa mengontrol pemerintah di negeri yang katanya sangat
menjunjung tinggi esensi demokrasi ini, ujar Luhut Pangaribuan, Direktur
LBH Jakarta, yang meminta ditinjau kembali rencana Keppres itu.
Ditandaskannya, justru sesuatu yang mengada-ngada bila pemerintah
menuduh LSM menjelek-jelekkan negara di luar negeri. Mana mungkin hal itu
dilakukan LSM kecuali oknumnya yang memang bisa dimamfaatkan untuk merusak
citra LSM yang dinilai pemerintah sudah keburu terlampau besar dan
diberikan peluang selama ini.
Pendapat senada juga dikatakan Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Mulyana Kusumah. Menurutnya, LSM secara
historis tidak akan pernah berwatak anti pembangunan dan tidak pula
bergerak ke arah eprubahan mendasar dalam hubungan kekuasaan, melainkan
lebih sebagai beteuk pengorganisasian kegiatan guna mencapai tujuan
pembangunan nasional melalui upaya di sektor nonnegara.
Indikasi penolakan terhadap Keppres berdasarkan pemantauan Pembaruan
terjadi tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah seperti
Palembang, Medan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan
lainnya telah memberikan siaran pers kepada media massa yang pada intinya
menggugat rencana Keppres apapun bentuk pelaksanaannya.
Mereka menganggap peraturan dan perundangan yang ada sudah cukup memadai
sebagai dasar hukum pengaturan berbagai jenis LSM. Keppres dianggap telah
membatasi hak warga untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
seperti yang diamanatkan pasal 28 UUD 1945.
Peraturannya antara lain, termuat dalam kitan UU Hukum Perdata pasal
1653-1655, yang mengatur sebuah bentuk perkumpulan atau elmbaga yang
diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan UU, tidak dibatasi
operasional kegiatannya, kekuasaan pengurus dalam lembaga sangat mandiri
dan otonominya jelas dilindungi secara hukum.
Lalu dalam UU No.4/1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup, UU No 6/1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, UU No
4/1992 tentang perumahan dan pemukiman, UU No 10/1992 tentang perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, UU No 23/1992 tentang
Kesejahteraan dan UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang.
Agaknya beralasan kenapa sebuah LSM tak setuju dengan rencana Keppres
itu. Sebab, LBH Jakarta misalnya harus memberi tahu semua program dan
operasional kegiatannya kepada pembina umum yaitu Mendagri. Bisa
dibayangkan bagaimana ironisnya jika LBH dalam setiap perkara yang
ditanganinya selalu berusaha menuntaskan secara litigasi dan advokasi,
harus melaporkan proses sebuah advokasi dan litigasi kepada pemerintah,
yang misalnya menjadi lawan berpekara di pengadilan.
Pemerintah menginginkan jika masyarakat punya masalah dengan segala
dimensi aspeknya sebaiknya dilakukan melalui advokasi oleh anggota
DPR/DPRD. Namun, masyarakat yang sudah semakin kritis merasa anggota dewan
tidak lagi memeprhatikan aspirasinya. Sehingga mereka kecewa dan mencari
penyaluran aspirasi yang lain melalui aktivis organisasi LSM.
Pendampingan masyarakat oleh LSM dalam konsep advokasi pengaturannya
memang tidak diperinci secara tegas dalam Keppres. Proses advokasi yang
dimensinya tidak bersifat legal namun menyentuh aspek sosial ekonomi yang
banyak menjadi isu permasalahan sentral.
Peran tambahan inilah yang ingin ditertibkan pemerintah karena dianggap
mencampuri urusan kebijakannya. Misalnya pemerintah ingin kalau LBH
selayaknya hanya mengurus segi bantuan hukumnya saja, tak perlu advokasi
yang berkaitan dengan dimensi politis.
Dalam rencana Keppres yang sudah didiskusikan dalam konsultasi antara
pemerintah dan LSM beberapa waktu yang lalu di Cisarua, Bogor oleh Dirjen
Sospol Depdagri, tertulis apabila LSM melakukan kegiatan yang mengganggu
keamanan dan ketertiban umum dan atau menerima bantuan pihak asing tanpa
persetujuan dari pemerintah pusat dan atau memberi bantuan kepada pihak
asing yang merugikan kepentingan bangsa dapat dibekukan kepengurusannya.
Kegiatan yang dikategorikan mengganggu keamanan yaitu menyebarluaskan
permusuhan yang bersifat SARA. Lalu memecah belah persatuan dan kesatuan
bangsa, merongrong kewibawaan pemerintah, menghambat program pembangunan
dan kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.
Sebelum melakukan tindakan pembekuan terlebih dahulu dilakukan teguran
tertulis lalu pengurus dipanggil dan keputusan pembekuan dilakukan dengan
meminta saran dalam segi hukumnya dari Mahkamah Agung. Sedang, pembubaran
LSM yang dilakukan oleh peemrintah bila LSM itu mengembangkan dan
menjabarkan paham ajaran komunisme dan paham ideologi lain yang
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pembubaran dilakukan dengan
memperhatikan saran dan pertimbangan instansi yang berwenang.
Setelah dibubarkan LSM itu dinyatakan sebagai lembaga terlarang. Dalam
ketentuan peralihan setelah diberlakukannya Keppres setiap LSM wajib
memberikan secara tertulis kepada pemerintah sesuai domisili LSM itu,
tentang penyesuaian untuk memenuhi ketentuan Keppres. LSM yang pada waktu
yang ditetapkan tidak memberitahukan secara tertulis mengenai penyesuaian
Keppres dapat dibubarkan oleh pemerintah.
Di kalngan aktivis LSM seperti layaknya lembaga lain juga mempunyai
intrik-intrik konflik dan jaringan kerja yang terstruktur. Sehingga setiap
LSm telah mempunyai persepsi politik yang berbeda-beda sesuai dengan
jaringan kerja dan patron politisnya. Sehingga komplitlah berbagai jenis
LSM yang berdasarkan data dari Depdagri diperkirakan di Indonesia jumlahnya
lebih dari 100 organisasi LSM sampai data pertengahan tahun 1994. Sedang
data LBH Jakarta jumlah LSM di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 500
lembaga.
Tinggal sekarang pertanyaannya adalah apakah LSM akan terus konsisten
dan konsekuen dengan perjuangannya. Atau LSM hanya terperangkap dalam
penjelajahan dunia ide dan ziarah peradaban karena banyak ide dan
kegiatannya yang tak bisa sampai ke masyarakat karena tekanan akan
pentingnya stabilitas pembangunan nasional.
Tampaknya kecenderungan untuk menjalankan politik pengetatan melalui
regulasi ekstra dan intervensi kebijakan akan di cap sebagai menentang arus
demokratisasi, keterbukaan dan semangat zaman dan berpikir kritis dan
merdeka. Namun disisi lain pemerintah merasa berkepentingan untuk atas nama
stabilitas pembangunan nasional perlu regulasi LSM. Tapi yang perlu
digarisbawahi adalah jika konflik kepentingan antara pemerintah dan LSM
terus berlanjut maka kepastian hukum sebagai mekanisme penyesuaian konflik
tidak akan bekerja.

UJUNG KULON PROTECTION

Penangkaran Badak Jawa TNUK Akan Menghabiskan Dana Rp6 Miliar

TRANSLATE / TERJEMAHAN

Streaming TV Online

Contact Persons +6287772837252

ujungkulon protection musick room

AHMAD AROFI AL-BANTENI

chating

Data Pengunjung Blog....Ujungkulon Protection

Populasi Badak Cula Satu

Pulau peucang TNUK

WISATA BANTEN

ILEGALOGING DI TAMAN NASIONAL UJUNGKULON PADA AWAL TAHUN 2009

warga kadulogak menes menanam pohon ditengah jalan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah

PEMBANGUNAN BERBAGAI SEKTOR DI KABUPATEN PANDEGLANG MEMPRIHATINKAN

Jalan menuju Taman Nasional Ujungkulon Bagian Arah Selatan kondisinya ruksak parah

JLN MENUJU DESA RANCAPINANG PANTAI SELATAN TAMAN NASIONAL UJUNGKULON

Ilegaloging pada akhir 2009

SEJARAH MELETUSNYA GUNUNGKRAKATAU TAHUN 1883 YANG MENYEBABKAN GELOMBANG SUNAMI

Dasar Hukum LSM

keppres tentang lsm

kontak person Hub kami

tinggal di klik..!!!! ikuti pasti terbukti....

Blog Archive